Oleh: Ustaz Muafa (Mokhamad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin) – Dosen Universitas Brawijaya
Penyalahgunaan wewenang oleh penguasa menggunakan APARATUR NEGARA dan ANGGARAN demi melanggengkan kekuasaan ada sejak zaman dulu.
Bahkan celah tersebut masih bisa dipakai dalam sistem demokrasi yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik saat ini.
Setidaknya itulah kesimpulan utama jika kita tonton film dokumenter “Dirty Vote” yang baru-baru ini viral.
Mulai menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan Bawaslu, KPU, sampai mahkamah konstitusi bisa diarahkan supaya mendukung dan memuluskan calon tertentu.
Pakai uang rakyat dan fasilitas negara.
***
Perlu keseriusan membuat mekanisme tegas yang mencegah pola serupa berulang jika pakai sistem demokrasi.
Kalau tidak setuju demokrasi ya boleh saja. Hanya saja harus diyakinkan bahwa ada sistem lain saat ini yang lebih baik secara konseptual maupun praktis yang menjamin transisi kekuasaan yang fair, adil, dan bermartabat.
Tidak cukup jargon.
Gagasan baru tersebut harus berupa pemikiran elaboratif sistematis ilmiah yang siap dipertarungkan di ruang publik dan dikritisi oleh para pemikir, politisi, negarawan, filsuf sampai ulama.
12 Februari 2024/ 2 Sya’ban 1445 H pukul 13.43
